“Perkembangan kota-kota Indonesia menjadi salah arah dan seperti tidak ada perencanaan karena pemerintah tidak mampu menolak kuasa modal dan investor. Kapitalisme membuat kota-kota rusak dan hancur, perencanaan-perencanaan yang telah disusun matang menjadi berantakan. Pemerintah acap mengubah design jangka panjang kotanya sendiri demi melegalkan keinginan-keinginan investor yang tergiur keuntungan jangka pendek,” demikian kata Prof. Dr. Purnawan Basundoro, SS., M.Hum. Hal itu disampaikannya ketika didapuk menjadi narasumber dalam Studium General yang ditaja Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Bukittinggi pada pagi Selasa, 27/04/2021.
Program rutin dua kali setahun itu dilaksanakan via Zoom. Jika sebelum pandemi, tentu Guru Besar Sejarah dan Ahli Sejarah Kota yang juga tengah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya itu, mesti terbang dari ujung timur Jawa menuju barat Sumatra. Untungnya lagi, karena berlangsung di dunia maya, kuliah tamu ini bisa dibuka untuk umum, sehingga pesertanya tidak saja mahasiswa dari IAIN Bukittinggi, tetapi juga dihadiri para mahasiswa, dosen, peneliti, dan peminat sejarah dari Jambi, Medan dan Aceh, Tanjung Pinang, termasuk dari Makasar, Palu, Kendari, Maluku, dan Surabaya.
Topik kuliah tamu SPI IAIN Bukittinggi kali ini tentang “Penulisan Sejarah Kota-kota (Islam) dan Tantangan Kota-kota Masa Depan”. Dimoderatori Suriani, MA, dosen Prodi SPI IAIN Bukittinggi, Prof. Purnawan, dengan 50 lebih slidenya memulai pemaparan dengan mendudukkan konsep kota Islam terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kota-kota Islam? Apa indikator sebuah kota disebut kota Islam? Prof. Basundoro di antaranya mengatakan, konsep kota Islam sangat debatable, “Sulit untuk mengatakan suatu kota disebut kota Islam,” kata Prof. Purnawan.
Prof. Erwiza Erman, yang tengah berada di Afrika, turut mengomentari konsep kota Islam itu dalam sesi diskusi. Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini, yang juga concern meneliti sejarah kota-kota tambang, menganggap sejauh ini tidak dikenal konsep kota yang disandingkan dengan agama. Konsep kota selama ini yang ada disandingkan dengan mata pencaharian, semisal kota industri, kota tambang, dst. “Itu terlalu dipaksakan,” katanya. “Daripada berkutat soal penamaan & peristilahan, semestinya kita dapat lebih berani keluar, berpikir out of the box, dengan lebih banyak membicarakan soal city development, apa yang salah dan apa yang mesti diperbaiki dari pembangunan kota-kota kita,” tutup Ni Eng, panggilan akrab Prof. Erwiza oleh sesama koleganya dari Minangkabau.
Sementara, mahasiswa-mahasiswa bertanya soal teknis penelitian, semisal apa yang mesti diteliti jika hendak menulis skripsi tentang sejarah kota, strategi-strategi yang pas untuk melakukan penelitian dan bibliografi yang tersedia tentang topik tersebut.
Prof. Purnawan menjawab pertanyaan para mahasiswa dengan menyuguhkan kemudahan-kemudahan penelitian sejarah kota karena luasnya capukan topik ini dan data-data yang tersedia amat berlimpah. “Sumber-sumber sejarah kota amat banyak, karena apa pun yang terjadi di kota lebih mendapat perhatian untuk dicatat dan didokumentasikan,” kata Prof. Purnawan. Dia menawarkan para mahasiswa untuk membaca beberapa bukunya terkait topik tersebut, terutama Pengantar Sejarah Kota, yang memang telah lama menjadi buku tandon bagi para mahasiswa sejarah di Indonesia dengan minat pada topik yang sama.
Studium General berjalan semakin hangat ketika Dekan FUAD IAIN Bukittinggi turut serta dalam sesi ini. Perkembangan kota-kota kita selama ini terlalu fokus pada pembangunan fisik belaka, kata Dr. Nunu Burhanuddin. Semestinya, kota-kota juga mengarahkan pembangunannya pada pembangunan manusia, semisal penyediaan kantong-kantong intelektual dan pengetahuan. “Kota-kota zaman kejayaan Islam dulu begitu saya pikir, di samping pembangunan fisik, juga terdapat pusat ilmu semisal bait al hikmah. Tapi sekarang justru tidak, justru mundur jauh. Kenapa bisa begitu? Bukittinggi saja bisa banjir,” tutup Pak De Nunu.
Sementara Kaprodi SPI, Dedi Arsa, menyisir problem-problem kota dunia ketiga yang complicated. Kota-kota selama ini lebih sering sebagai sumber masalah sosial, semisal lonjakan demografi, kriminalitas, prostitusi, hingga persoalan ekologi (lingkungan hidup). Sudah sejak lama dalam sejarah, kota-kota jadi sumbu bagi penyebaran epidemi, semisal blackdeath di Abad Pertengahan, influensa, kolera, tuberculosa dan lain-lain di masa kemudian. “Termasuk wabah covid yang kita alami sekarang dianggap pada mulanya problem urban tetapi juga ditanggungkan seluruh orang di mana-mana pada akhirnya. Bagaimana kota-kota kita dapat dirancang agar tidak jadi sarang masalah, terutama problem-problem sosial dan ekologis ini?” tanyanya.
Prof. Purnawn merespon ini dengan membandingkan pembangunan kota-kota zaman kolonial dengan zaman Indonesia merdeka. Pada zaman Belanda, pembangunan kota-kota lebih terencana. Kota-kota dirancang dengan fungsi yang jelas dan terstruktur, dengan rentang jangka panjang. Tetapi zaman Indonesia, kota-kota justru berkembang tak tentu arah dan seperti tanpa perencanaan. Akibatnya, problem-problem kota jadi menumpuk dan sulit diurai.
Dr. Zulqayyim, yang menulis tesis dan disertasi tentang Kota Bukittinggi, yang ikut hadir dalam ruang Zoom bersepakat dengan ini. Di Sumatra Barat misalnya, kata ahli sejarah kota dari Universitas Andalas itu, dalam perencanaan kota yang telah disusun sebelumnya, Jalan Sudirman di Kota Padang dikhususkan untuk kantor-kantor pemerintahan, tidak boleh dijadikan area bisnis, jasa, atau industri. Pemerintah mengubahnya untuk dapat mendirikan mall di situ. Sekarang kawasan itu jadi pusat kemacetan. Lain lagi di Bukittinggi, los daging & ikan di Pasar Bawah dulu dibangun Belanda agak ke pinggir pasar biar dekat dengan saluran pembuangan air, supaya limbah dan kotoran pasar di sana dapat segera langsung terbuang. “Nah, belakangan, pemerintah kota justru memindahkan los daging & ikan itu ke tengah-tengah pasar. Jadilah limbah dari los daging dan ikan itu menggenang, busuk dan anyir,” kata Dr. Zulqayyim.
Apakah para ahli ilmu sosial tidak dilibatkan dalam perencanaan kota?
“Mereka hanya melibatkan akademisi untuk mendukung idenya, kalau berseberangan tidak mereka pakai dan dengarkan!” kata Dr. Zulqayyim sembari tertawa kecil.
“Perkembangan kota-kota Indonesia menjadi salah arah dan seperti tidak ada perencanaan karena pemerintah tidak mampu menolak kuasa modal dan investor. Kapitalisme membuat kota-kota rusak dan hancur, perencanaan-perencanaan yang telah disusun matang menjadi berantakan. Pemerintah acap mengubah design jangka panjang kotanya sendiri demi melegalkan keinginan-keinginan investor yang tergiur keuntungan-keuntungan jangka pendek,” demikian kalimat pamungkas Prof. Purnawan.
Studium General ini berlangsung tiga jam lebih, dimulai sejak pukul sembilan pagi, baru berakhir ketika suara azan Zuhur berkumandang dari toa masjid. Suriani MA., moderator, tidak henti-hentinya bilang, “masih bersedia ya Prof, untuk merespon satu pertanyaan lagi!”
[Reported by D-A]